Saya harap teman-teman menjaga kesehatan, stamina dan endurance. Sehingga kita mampu melakukan pengamanan dengan baik," kata Idham saat menerima penganugerahan sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri, di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Sabtu (24/11).

Idham mengatakan, semua pihak menaruh harapan kepada seluruh anggotanya untuk menjaga wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap aman dan kondusif.

"Ingat di pundak kalian semua, pimpinan Polri, pimpinan negeri ini menaruh harapan agar kita bisa menjadi pengayom dan pelayan masyarakat yang baik. Jaga soliditas, itulah modal dasar," tegas Idham.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan Lapangan Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk Reuni Akbar 212 yang digelar pada 2 Desember 2018 mendatang. Pihaknya menyetujui kegiatan Reuni Akbar 212 dilangsungkan di Monas. Tinggal pihak panitia mengurus izin keramaian ke kepolisian.

"Kalau izin keramaian itu dari kepolisian. Dari kami tentang tempatnya memang bisa digunakan," ujar dia, Selasa (19/11).

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengaku pihaknya tak melarang rencana kegiatan itu. Kendati demikian, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya itu harus memenuhi aturan yang sudah ada. Terlebih tak harus mengumpulkan massa aksi dengan jumlah yang banyak.

"Semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain," katanya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/11).

Saran KPK semestinya kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu sebelumnya perlu dikaji secara matang terlebih dahulu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (24/11).

Menurut Febri, saran tersebut merupakan bagian dari pencegahan yang biasa dilakukan KPK. Pengadaan kartu nikah, menurut Febri merupakan pengadaan yang berskala besar.

"Kalau dikali dengan jumlah warga negara yang akan menggunakan kartu tersebut kan jumlahnya akan sangat besar," kata Febri.

Febri mengatakan, lebih baik Menag Lukman melihat sejauh mana urgensi dan manfaat bagi masyarakat dalam penerbitan kartu nikah.

"Apalagi jika menggunakan keuangan negara dan selain itu, KPK juga sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam menangani kasus-kasus korupsi di Kementerian Agama," kata Febri.

Febri juga berharap saran yang diberikan tak membuat Menag Lukman reaktif. Menurut Febri, pihak lembaga antirasuah memberikan saran lantaran tak ingin kejadian KTP elektronik terulang.

"Tentu kami tidak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi di era sekarang, karena KPK juga sudah cukup banyak berkoordinasi tim pencegahannya dengan Kementerian Agama," kata Febri.

Usai memberikan kehormatan, Idham beserta tamu undangan dipertontonkan aksi terjun payung yang dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Audie Latuheru. Terjun payung itu terdiri dari enam orang, salah satunya adalah Polisi Wanita (Polwan) Brigadir Yenny.

Dalam acara ini, Idham mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kepada dirinya menjadi warga kehormatan Korps Brimob Polri.

"Izinkan saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi setingginya atas kepercayaan dan dedikasi serta anugerah yang rekan-rekan berikan kepada saya. Tentunya ini akan saya jadikan motivasi saya untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi selagi pimpinan memberi kepercayaan saya jadi Kapolda Metro," kata Idham dalam sambutannya, di lokasi, Sabtu (24/11).

Idham mengatakan, berikanlah pelayanan kepada masyarakat dengan sekuat tenaga. Kepada seluruh anggota, Idham menaruh kepercayaan untuk membuat Polri lebih dipercaya oleh masyarakat.

"Saya berharap para perwira bisa mengajak anggota untuk berkomitmen, membuat dan menjadikan Brimob Polda Metro Jaya sebagai pasukan kebanggaan Polda Metro Jaya dan institusi Polri. Itulah amanat saya. Semoga ini jadi motivasi," kata Idham.

Di acara itu juga digelar simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh jajaran Brimob Polda Metro, dalam menghadapi serangan teroris. Simulasi dilakukan terhadap sebuah angkutan umum Kopaja P16 jurusan Tanah Abang-Cileduk yang meledak di Mapolda Metro Jaya.

Sebelum ledakan terjadi, sempat terjadi baku tembak antara terduga teroris dan pasukan Brimob. Acara simulasi itu pun sekaligus menjadi salah satu rangkaian kegiatan apel penyambutan. 

Sebab, menurutnya, di masa Orde Baru semua harga sandang pangan papan terjangkau oleh masyarakat. Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy pun mengaku memiliki pengalaman buruk pada era Orde Baru. Salah satu yang masih diingatnya dengan baik adalah saat rumah orangtuanya kerap diserang pada masa kampanye pemilu.

"Masih sangat segar dalam ingatan, rumah kami sering diserang setiap masa kampanye. Yang menyerang tentu saja adalah kekuatan-kekuatan Orde Baru dengan partai politiknya saat itu," cerita Romahurmuziy dikutip dari Antara, Sabtu (24/11).

Menurut Rommy, sebagai keluarga PPP saat Orba, ibunya, Umroh Mahfudoh, pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Yogyakarta, sudah biasa rumahnya diserang ataupun diteror saat musim kampanye. Pada tahun 1987, Rommy sering dikawal oleh Gerakan Pemuda Kabah (GPK) saat akan berangkat sekolah karena adanya ancaman penculikan.

Bahkan, salah satu petugas 'full timer' di Kantor DPW PPP Yogyakarta, yaitu Agung Syahida, dibunuh pada tahun 1982. Kenangan masa lalu ini, menurut Rommy, bisa saja terulang jika kepemimpinan ala Orba kembali dimunculkan pada zaman reformasi seperti saat ini. Oleh karena itu, menurut dia wacana ini sangat berbahaya.

Rommy mengatakan bahwa pada zaman Orba seluruh lawan politik penguasa dikerdilkan, termasuk PPP. Orba menggunakan kedok demokrasi Pancasila untuk membenarkan tindakan mereka.

"Pemerintahan saat itu menggunakan kedok demokrasi Pancasila. Jadi, atas nama demokrasi Pancasila, yang mereka lakukan pertama adalah memberangus seluruh kekuatan lawan politik yang ada. Bahkan, sampai penghilangan nyawa," kata Rommy. 

Kita perlu orang yang dapat mencari solusi. Bukan cuma punya ide tetapi bagaimana mewujudkan ide-ide yang ada menjadi sesuatu yang dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perubahan," kata Hetifah saat menghadiri acara hari jadinya Persatuan Istri Insinyur Indonesia (PIII) dengan tema '90 Tahun Perjuangan Indonesia di Era Teknologi', Jakarta, Kamis (23/11) malam.

Dia menyampaikan kaum perempuan memang mempunyai keterbatasan. Namun, hal itu bukan berarti untuk menghalangi dalam melahirkan karya.

"Perempuan-perempuan bisa berkarya di dunia keinsinyuran," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Istri Insinyur Indonesia Nia Wardani Said Didu meminta agar kaum perempuan tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi dalam era milineal sekarang ini.

"Dari mulai untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarga maupun masyarakat luas. Contohnya saja adanya ponsel yang bisa digunakan untuk berwiraswasta, bersosialisi, sharing informasi kesehatan, pendidikan dan keluarga dan sebagainya yang lebih bermanfaatkan lebih jika hanya digunakan sebagai alat telekomunikasi," ujar Nia.

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi saat ini, dia menganggap teknologi sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Jadi manusia yang harus mengendalikan teknologi dan jangan manusia yang dikuasai teknologi. Jadi dampak negatif perkembangan teknologi bisa diminimalisir," ucapnya.

Nia mengatakan jumlah insinyur yang dibutuhkan Indonesia sangatlah kurang. Apalagi kurangnya minat anak muda sekarang ini untuk menjadi insinyur.

"Insinyur sebagai profesi yang penting dalam proses pembangunan. Profesi insinyur harus diapresiasi dengan baik karena jumlah insinyur yang dibutuhkan Indonesia masih kurang sementara minat anak muda menjadi Insinyur kian berkurang," katanya.