BERITA HARI INI , KABAR BERITA TERBARU TERKINI INDONESIA- Liputan6indonesia.blogspot.com

Liputan6indonesia.blogspot.com Situs Berita Hari Ini Indonesia Menyajikan Kabar Harian Berita Terkini dan Terbaru Seputar Berita Peristiwa, Politik, Bola Hingga Gosip Artis.

SELAMAT DATANG DI LIPUTAN 6 INDONESIA YANG MENYEDIAKAN KABAR BERITA TERKINI TERBARU AKTUAL DAN TERCEPAT
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

30 April 2018


POLITIK - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini ikut menandatangani usulan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan itu, awalnya digulirkan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, Kamis (26/4) lalu.

"Tentu kewajiban dan hak parlemen di antaranya bikin Pansus, nah karena itu Insya Allah hari ini saya akan tanda tangan sebagai ketua fraksi. Mestinya ketua fraksi belakangan, tapi karena ini lagi pada reses, apalagi wakil ketua DPR. Ya kita ikut," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).
Menurutnya, antara PKS dan Gerindra memiliki kesamaan persepsi dalam menyikapi isu TKA ini. Menurutnya, isu TKA ini harus dilakukan investigasi.
"Kebetulan ada kesamaan konsen PKS seperti yang saya sebutkan tadi bahwa juga bentuk tim untuk lakukan investigasi karena isu ini muncul di sosmed bahkan berita-berita lalu ada di Jabar enggak ngerti bahasa Indonesia apa lagi bahasa sunda dia bercocok tanam. Banyak beredar," ungkapnya.
"Kita ingin fraksi PKS jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, PKS setuju dengan yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra apalagi pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu tenaga kerja asing ini," lanjutnya.
Jazuli sebenarnya menginginkan beberapa hal dari pembentukan pansus ini. Mulai dari kejelasan mengenai isu dan ia ingin pemerintah dikendalikan oleh asing.
"Kalau ternyata ini benar bahwa TKA menyerbu Indoensia tentu temen-temen sekalian. Kita bukan anti asing. Hidup tanpa orang asing itu enggak mungkin tapi kita mau pemerintah memprioritaskan. Jangan pemerintah kalau benar jangan sampe pemerintah itu disetir dan dikendalikan pihak asing," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menggulirkan tanda tangan untuk dapat membentuk Pansus Hak Angket TKA. Namun, dalam Undang-Undang MD 3 dan tata tertib DPR membentuk pansus harus diinisiasi 25 orang yang terdiri dari dua fraksi DPR.
"Jadi saya kira banyak faktor-faktor yang bisa kita akan bahas jika DPR bisa meluncurkan pansus seperti kita dengan minimal dua fraksi dan 25 orang anggota. Nanti akan kita sebarkan ke fraksi lain yang memiliki sikap dan pemahaman yang sama soal pansus dan TKA," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis (26/4). 

POLITIK - Pelecehan yang menimpa seorang ibu dan anak dalam acara Car Free Day (CFD) di Bunderan HI menunjukkan bahwa ruang publik masih milik laki-laki. Arena CFD, sebagai sebuah ruang publik, seharusnya dapat diakses secara aman dan nyaman oleh siapapun, termasuk perempuan dan anak.

"Dalam video yang viral itu, terlihat ibu dan anaknya sedang berjalan di arena CFD lalu dikerubungi dan dilecehkan secara fisik oleh sekelompok laki-kali. Itu masuk dalam kategori pelecehan di ruang publik (street harassment)," kata Juru Bicara PSI Dara Kesuma Nasution Dara melalui siaran pers di Jakarta, Senin (30/4).
"Intimidasi semacam ini menunjukkan adanya upaya untuk membatasi jalanan sebagai arena kekuasaan laki-laki, yang pada akhirnya meminggirkan perempuan," tambah Dara yang juga calon anggota legislatif PSI dari dapil Sumut III itu.
Dara juga merasa pelecehan itu merupakan sebuah upaya pembatasan hak bagi perempuan untuk menyuarakan pilihan politiknya. Seorang ibu yang belakangan diketahui bernama Susi ini memang berada di CFD untuk menyuarakan dukungan pada Presiden Jokowi dengan mengenakan kaos bertuliskan #DiaSibukKerja.
"Tujuan dari street harassment adalah menunjukkan pada perempuan bahwa seharusnya dia tinggal di ruang domestik. Perempuan di rumah saja, jangan turun ke jalan, apalagi menyuarakan aspirasi politik. Urusan politik dianggap terlalu besar untuk dipikirkan perempuan," tutur Dara. Padahal seharusnya perempuan diberi ruang seluas-luasnya untuk mengekspresikan pilihan politiknya.
Lebih lanjut, Dara menjelaskan bahwa street harassment menindas perempuan dengan membatasi mobilitas mereka sekaligus mencederai hak untuk bebas bergerak sebagai warga negara. Banyak perempuan yang berhenti berjalan kaki, mengubah gaya berpakaian, hingga menghindari rute tertentu hanya untuk menghindari street harassment.
"Pada akhirnya, street harassment memaksa perempuan untuk mengubah perilaku sehingga merenggut kesempatan perempuan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang ia inginkan," katanya.
Dara juga mengapresiasi keberanian Ibu Susi dalam merespons para laki-laki yang mengintimidasinya. "Keberanian Ibu Susi sangat luar biasa. Tidak mudah untuk bertindak asertif, seperti membalas perkataan si pelaku, seperti yang dilakukan Ibu Susi. Apa yang dilakukan Ibu ini adalah contoh bagi para perempuan agar berani mengklaim kembali ruang gerak yang direbut oleh laki-laki," ujar Dara. 

POLITIK - Rekaman seorang ibu dan anaknya yang dilecehkan oleh sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden viral di media sosial. Lokasi kejadian berada di car free day Jakarta. Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan aksi berbau politik di arena CFD telah menyalahi aturan.

"Menyalahi aturan. Saya kira marilah kita memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat yang dewasa. Pilihan pilpres kan ada tahapan mekanisme kampanye dan hari H pilihan," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/4).
Tjahjo mengingatkan, proses pemilihan presiden tidak diarahkan kepada hal-hal yang buruk. "Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan. Saya kira masyarakat cukup dewasa dan masyarakat tidak terpancing," ujarnya.
Agar hal serupa tidak terjadi di daerah lain, Tjahjo mengatakan Bawaslu bisa mengantisipasi hal itu. "Saya kira itu hak masyarakat (mendukung salah satu calon). Tapi saya kira masyarakat harusnya arif ya. Dan cukup dewasa. Janganlah soal orang suka atau tidak suka atau punya pilihan nanti silakan lah. Itu kan masih lana, tahap kampanye juga belum. Tahap pengumuman calon pun belum," paparnya.
Kemendagri, lanjut Tjahjo, selama ini terus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. "Jangan terpancing lah bahwa ada tahap-tahap proses untuk kampanye, ada tahapan proses untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang baik," ujarnya.

POLITIK - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membenarkan akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan, akan membahas agenda Pilkada 2018. Serta agenda politik ke depan.

"Memang direncanakan akan ada pertemuan dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat ke depan," kata Airlangga kepada Liputan6.com, Minggu (29/4).
"Yang dibahas pimpinan partai, ya agenda pilkada dan yang terkait agenda politik ke depan," imbuh Airlangga.
Pria yang masih menjabat Menteri Perindustrian ini, membenarkan pula, yang dimaksud agenda politik ke depan, adalah membahas Pemilihan Presiden 2019.
"Iyalah (membahas Pilpres)," tutur Airlangga.
Dia tak secara spesifik apakah membahas cara kemenangan Joko Widodo atau Jokowi, yang telah diusung 2 parpol ini untuk maju di Pilpres 2019. Airlangga pun, juga enggan membocorkan, kapan waktu bertemunya.
"Nanti diinfokan (untuk waktu pertemuannya)," pungkasnya.

29 April 2018


POLITIK - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memuji kiprah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pujian tersebut disampaikan lantaran Risma sukses dalam menata lingkungan hidup di Kota Pahlawan.
.
"Mbak Risma ini sebenarnya Wali Kota atau preman? Wali Kota, kok, gini lelaki atau perempuan? Kalau lihat mobil dinasnya isinya ada cangkul, sepatu, cetok, dan lainnya," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (28/4).
Menurut dia, Risma telah berhasil menata lingkungan di Kota Surabaya menjadi asri dengan banyaknya taman. Bahkan, dalam waktu dekat, Risma akan membuat Kebun Raya Mangrove di Wonorejo.
Dalam hal ini, Megawati menekankan bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator upaya pelestarian lingkungan hidup.
Dia mencontohkan kiprah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menata lingkungan hidup di Surabaya. Bahkan, Megawati memberikan apresiasi kepada Risma karena selama ini berkenan turun ke lokasi melihat langsung kondisi lingkungan kota dan warga yang dipimpinnya.
Megawati juga mengimbau masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pasalnya, jika hanya mengandalkan peran pemerintah, upaya pelestarian lingkungan akan jadi sia-sia.
"Saya pernah di pemerintahan. Sebagai Presiden RI waktu itu. Jadi, saya pikir semua masyarakat harus turut bergerak memajukan Indonesia melalui lingkungan hidup," kata Megawati.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan beberapa upayanya dalam hal melestarikan lingkungan. Dia mengaku sudah melibatkan masyarakat, misalnya tentang budi daya sampah.
Dia mencontohkan beberapa kampung di Surabaya yang sudah memiliki program budi daya sampah menjadi pupuk atau melalui Bank Sampah. Hasilnya, lanjut Risma, saat ini jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuang akhir (TPA) menurun hingga 1.000 ton per hari.
Angka tersebut menurun dari sebelumnya 3.000 ton pada saat Risma menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Surabaya beberapa tahun lalu. "Kami punya program urban farming. Produknya, ada selada ungu dan selada kriting meski baru kami suplai ke hotel bintang lima saja," tutup Risma.

POLITIK - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menilai sulit menyandingkan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2019. Dia mengatakan, posisi Jokowi dan Prabowo sangat bersebrangan untuk bisa berkoalisi.

"Kayaknya masih susah deh membayangkan duet Pak Jokowi dengan Pak Prabowo karena posisinya diambilnya bersebrangan sekali. Jadi kalau sampai berkoalisi dalam artian jadi pasangan Capres dan Cawapres kayaknya itu masih susah," kata Grace di kantor PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4).
Bahkan, kata Grace, mungkin ada penolakan dari kubu Prabowo. Yaitu tidak mungkin Prabowo akan jadi Cawapres.
"Pertama Pak Prabowo dari Capres turun jadi Cawapres. Terus akhirnya itu lagi jadi Cawapresnya orang yang selama ini dicitrakan sebagai oposan Pak Prabowo dengan segala macam nya tuh. Planga plongonya itu lah jadi kemudian dia merendahkan diri tunduk jadi Cawapres rasanya akan sulit diterima," jelasnya.
"Kayaknya masih susah deh baik secara di atas kertas maupun logika politiknya," tambah Grace.
Diketahui sebelumnya, terkait kabar Prabowo menjadi cawapres Jokowi, kata Hasto, PDIP akan menyerap aspirasi rakyat terlebih dahulu. Keputusan soal cawapres Jokowi juga akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan berdialog bersama Jokowi dan partai-partai pendukungnya.
Sebab, PDIP juga telah memberikan mandat kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan sosok cawapres yang layak mendampingi Jokowi.
"Ya tentu saja segala sesuatunya dari rakyat aspirasi dari rakyat itu. PDIP tidak bisa melepaskan kehendak rakyat itu dalam menentukan siapa yang mendampingi bapak Jokowi," terangnya.
Hasto menambahkan, partai-partai pendukung Jokowi telah sepakat pembahasan cawapres dilakukan setelah gelaran Pilkada 2018 selesai.
"Tetapi kami sudah sepakat segala nama itu akan digodok nanti setelah pemilukada serentak ini," tandas Hasto.

POLITIK - Politisi PDIP Arteria Dahlan menjawab sindiran Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, tentang Nawacita. Jika ada yang menyindir konsep itu, Arteria merasa sedih dan kecewa.

"Nawacita adalah salah satu solusi dominan untuk penyelesaian masalah bangsa. Nawacita ada semua. Bagaimana negara tidak boleh lemah. Negara hadir. Bagaimana membangun indonesia dari pinggiran, bagaimana melakukan reformasi birokrasi sehingga akses publik kepada penguasa bisa terjaga dan terkelola. Makanya kalaul dikatakan seperti itu, kita hanya sedih. Kita hanya kecewa," ucap Arteria di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (27/4/2018).
Arteria menuturkan dirinya sempat mengagumi sosok Amien. Namun, melihat apa yang terjadi belakangan, mantan Ketum PAN itu kerap melontarkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta.
"Saya ini pengagum Pak Amien. Tapi belakangan, pernyataan-pernyataan Pak Amien ini memang jauh dari fakta dan sangat tidak mendasar. Dan justru kita katakan, sangat tidak membangun optimisme. Cenderung bertendensi menyebabkan, bukan kebencian (saja) tapi membuat perasaan orang menjadi tidak enak," ungkap Amien.
Dia menuturkan, seharusnya pemimpin dan tokoh masyarakat bisa membangun rasa optimisme. Serta menciptakan persatuan bangsa.
"Ini yang saya katakan, harusnya seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat, bisa membangun optimisme, suasana, gerak, dan pernyataannya itu membangun persatuan bangsa. Dan membawa bangsa lebih baik ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya, pada Kamis, 26 April 2018, Amien Rais mengungkap alasan PAN tidak perlu berkoalisi lagi dengan Jokowi. Menurut dia, Nawacita yang dijanjikan Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 tidak terealisasi.


"Janjinya tidak ada yang terealisasi. Nawacita jadi Nawa Sengsara, ya toh?" kata Amien Rais di Gedung DPR.

POLITIK - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi sinyal kepada para kader muda partai untuk bersiap memikul estafet kepemimpinan selanjutnya. Menurut dia, kelompok muda saat ini dibutuhkan bangsa Indonesia.

"Kita bangga karena lihat sudah tampil generasi-generasi lebih muda dan akan siap untuk mengambil alih tongkat estafet dari kami-kami ini. Kami berjuang di sini sebetulnya untuk menyiapkan alih generasi," kata Prabowo saat meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra dan PKS di Rumah The Kemuning di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Walau berkata demikian, Prabowo masih cukup percaya diri untuk tetap bisa tampil dalam ajang pesta demokrasi sesuai amanat rakyat.
"Jadi kami masih di sini, kalau kami masih dibutuhkan oleh rakyat, kami siap untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia," jelas dia.
Mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan, hadirnya Rumah The Kemuning adalah sebagai wadah aspirasi dan berkumpulnya gagasan untuk persiapan Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, hal itu bukan mandat pribadi darinya, melainkan insiatif khusus yang dibangun para kader muda kedua partai.


"Jadi ini (Rumah The Kemuning) adalah inisiatif dari anak-anak muda Gerindra, PKS, PAN mereka yang punya gagasan dan mereka yang berani," kata Prabowo.

POLITIK  - Partai Gerindra dan PKS meresmikan sekretariat bersama (sekber) yang dinamakan rumah rakyat yang berlokasi di The Kemuning, Jalan Taman Matraman Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Peresmian ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, perwakilan DPD PKS DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais dan Ketua Tim Pemenangan Pilpres Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

Sandiaga dalam sambutannya optimis Prabowo akan memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2019 mendatang. "Insya Allah bapak Prabowo Presiden Indonesia 2019," ujarnya.
Terkait rumah rakyat, Sandiaga menyampaikan peresmian sekber akan menjadi pertanda pihaknya memulai kerja setahun ke depan dalam menyambut Pilpres 2019. Pihaknya ingin rumah rakyat dijadikan tempat bekerja membahas gagasan menjadikan Indonesia negara yang lebih baik dan lebih sejahtera.
Sekber juga akan dijadikan tempat menampung berbagai aspirasi masyarakat. Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang telah menerima mandat sebagai capres dari kader partainya juga akan menerima aspirasi dan masukan masyarakat di sekber tersebut.
"Tentunya Pak H Prabowo Subianto sudah menerima mandat sebagai capres dari Partai Gerindra dan akan menerima masukan dari masyarakat di rumah rakyat ini," jelasnya.
Wagub DKI Jakarta ini juga ingin menjadikan rumah bersama menjadi tempat diskusi yang fokus pada pembahasan ekonomi kerakyatan. "Kerja keras dimulai dari rumah ini. Ini adalah rumah bersama. Ada masjid besar di depan dan ini sangat strategis, merakyat," ujarnya.

"Tidak ada deklarasi koalisi malam ini dan ini awal tim bekerja, tim persiapan kami untuk mulai ikhtiar ini bersama-sama," sambungnya.

POLITIK - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Mochamad Sidik ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua menggantikan eks Ketua KPUD Jakarta Sumarno yang mengundurkan diri karena maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil DKI Jakarta.

"Plt Ketua Pak Sidik," ujar Sumarno kepada Liputan6.com, Jumat (27/4).
Sumarno sendiri sebenarnya masih memiliki waktu sekitar satu bulan lagi hingga masa jabatannya berakhir. Namun karena rencana itu, ia pun harus menanggalkan jabatannya lebih awal.
"Masa jabatan saya akan berakhir 1 bulan ke depan, yakni 24 Mei 2018," sebut Sumarno.
Dia menuturkan, dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang mungkin muncul ke depannya.
"Untuk menghindari konflik kepentingan, saya harus mengundurkan diri karena saya mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD Dapil DKI Jakarta," tuturnya.
Sumarno pun telah menyerahkan surat penguduran dirinya ke KPU RI yang kemudian telah ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman.
"Iya benar, surat saya ke Ketua KPU RI tanggal 20 April. Disetujui kalau tak salah tanggal 21 April 2018," ucap Sumarno.
Dirinya menyerahkan dukungan calon DPD ketika hari terakhir masa penyerahan, yakni kemarin Kamis (27/4) sebagai syarat untuk maju sebagai caleg DPD.
Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan, sebelum masa pendaftaran, para caleg memang sudah seharusnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Guna menghindari adanya konflik kepentingan.


"Enggak mungkin dong ketika pendaftaran calon-calon DPD lain daftar, dia masih bekerja (menerima pendaftaran) dan besoknya dia yang daftar, enggak mungkin dong. Jadi, sebelum masa pendaftaran. Ini supaya tidak mengganggu dan konflik kepentingan dong," kata Pramono.

27 April 2018


POLITIK - Ketum Gerindra, Prabowo Subianto memberikan orasi ilmiah di Wisuda Pascasarjana ke-37, Sarjana ke-68 dan Diploma Universitas MuhammadiyahJakarta (UMJ) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD Serpong, Tangerang, Kamis (26/4) kemarin.

Dalam memberikan motivasinya di depan ratusan lebih wisudawan dan wisudawati yang hadir, Prabowo menegaskan, tugas negara adalah membuat rakyatnya kuat. Negara wajib memberikan tempat yang layak bagi rakyatnya.
"Bagi saya 'Right or wrong is my people'. Kalau rakyat kita lemah harus dibikin kuat, kalau rakyat kita kurang pintar harus dibikin pintar. Kalau alasannya banyaknya pekerja dari negara kita keluar negeri itu tandanya tidak ada pekerjaan yang layak bagi mereka," kata Prabowo dikutip dari Akun Facebooknya, Jumat (27/4).
Prabowo bahkan ingat betul pesan sang ayah Soemitro Djojohadikusumo, sang begawan ekonomi Indonesia. Menurut dia, sang ayah ingin dirinya selalu memikirkan rakyat kecil.
"Pesan ayah saya, Profesor Soemitro kepada saya adalah "Prabowo apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kamu harus selalu berpihak kepada rakyat kecil," kenang Prabowo.
Dia pun berpesan pada kaum intelektual yang hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahwa apapun yang dilakukan nanti, dimanapun bekerja, harus selalu berpihak kepada rakyat.
"Selamat atas keberhasilanmu, bangun bangsamu dengan karya-karya anak bangsa," tutup Prabowo.
Rabu lalu (25/4), Prabowo juga hadir di acara Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Diploma Universitas Islam As-Syafi'iyah di Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur. Di situ, Prabowo mengatakan, cendekiawan adalah harapan masa depan suatu bangsa. Seorang cendekiawan adalah calon-calon pemimpin suatu bangsa.
"Suatu bangsa tidak mungkin dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Pemimpin-pemimpin yang menggerakkan suatu bangsa tidak mungkin mereka yang tidak cerdas dan terampil serta disipilin," kata Prabowo.

POLITIK - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjadi pembicara dalam peluncuran Dewan Penasihat Internasional Singapore Management University (SMU) di Indonesia, di Ballroom Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis malam (26/4).

Pada acara tersebut, Airlangga tak hanya memperkenalkan diri sebagai Menteri di Kabinet Kerja Jokowi. Kepada hadirin, dia memperkenalkan diri sebagai seorang yang aktif di beberapa organisasi.
"Saya Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian, punya pekerjaan sampingan sebagai Ketua Umum partai tertua dan terbesar di Indonesia. Dan pekerjaan sampingan saya yang lain sebagai Ketua Umum Asosiasi Wushu Indonesia," kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga yang mengaku sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia itu mengundang reaksi dari pembawa acara. Airlangga ditantang untuk memperagakan gerakan wushu. "Anda bisa memperagakan salah satu gerakan wushu di sini," ucap pembawa acara tersebut bertanya.
Namun, karena keterbatasan tempat, Airlangga meminta kepada pembawa acara agar gerakan wushu diperagakannya lain kali. "Saya pikir, Anda harus datang lebih pagi, nanti saya akan memperagakannya di luar," ujar Airlangga yang disambut tawa hadirin yang sebagian besar akademisi Singapura dan para konglomerat Indonesia.
Meski demikian, untuk memenuhi rasa penasaran sang pembawa acara, Airlangga memperagakan sebuah tradisi hormat wushu. Ketika itu pula Airlangga langsung berdiri, kemudian mengepalkan tangan kanannya, dan tangan kiri dilebarkan. Lalu dia menunduk. "Ini merupakan salah satu gerakan penghormatan dalam wushu," ujar Airlangga.

Menurut dia, wushu ini bukan hanya sekadar gerakan bela diri, tetapi memiliki filosofi dan membentuk karakter menjadi lebih tenang. Filosofi wushu ini, kata Airlangga, sangat membantunya dalam kehidupan sehari-hari, ketika menjadi menteri maupun politisi.

POLITIK - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui pertemuannya dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais untuk membahas Pilpres 2019. Usai pertemuan itu Fadli yakin PAN akan bergabu dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Termasuk bahas pilpres. Saya tadi ketemu dengan Pak Amien Rais. Kebetulan beliau ultah yang ke-74. Jadi di ruang Pak Taufik. Tentu membahas perkembangan, situasi, isu, ekonomi, sosial, politik, termasuk rupiah yang semakin melemah dan semakin mantap 2019 harus ganti presiden. Itu intinya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).
"Ya, InsyaAllah (merapat ke koalisi Gerindra-PKS)," lanjutnya.
Meski ia yakin dengan dukungan Amien, Fadli tetap berusaha memahami mekanisme internal di PAN. Namun, tambahnya, sudah ada kesamaan antara Gerindra dan Amien Rais bahwa di tahun 2019 Indonesia harus melengserkan posisi Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden.
"Pokoknya tadi bersama Pak Amien, Pak Amien semakin mantap 2019 harus ganti presiden," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Amien Rais sempat memberikan beberap alasan mengapa PAN tidak ingin dukung Jokowi. Diantaranya hutang negara yang semakin menanjak hingga polemik Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Kemudian juga ini TKA ini makin menggebu, utang juga luar biasa. Dulu kan mengatakan, kalau aku jadi presiden dolar akan 10 ribu, sekarang hampir 14 ribu, and so war so far, yaudahlah Pak Jokowi kita hargai, anak bangsa sudah berjuang," ucap Amien.