Saya harap teman-teman menjaga kesehatan, stamina dan endurance. Sehingga kita mampu melakukan pengamanan dengan baik," kata Idham saat menerima penganugerahan sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri, di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Sabtu (24/11).

Idham mengatakan, semua pihak menaruh harapan kepada seluruh anggotanya untuk menjaga wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap aman dan kondusif.

"Ingat di pundak kalian semua, pimpinan Polri, pimpinan negeri ini menaruh harapan agar kita bisa menjadi pengayom dan pelayan masyarakat yang baik. Jaga soliditas, itulah modal dasar," tegas Idham.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan Lapangan Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk Reuni Akbar 212 yang digelar pada 2 Desember 2018 mendatang. Pihaknya menyetujui kegiatan Reuni Akbar 212 dilangsungkan di Monas. Tinggal pihak panitia mengurus izin keramaian ke kepolisian.

"Kalau izin keramaian itu dari kepolisian. Dari kami tentang tempatnya memang bisa digunakan," ujar dia, Selasa (19/11).

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengaku pihaknya tak melarang rencana kegiatan itu. Kendati demikian, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya itu harus memenuhi aturan yang sudah ada. Terlebih tak harus mengumpulkan massa aksi dengan jumlah yang banyak.

"Semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain," katanya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/11).

Saran KPK semestinya kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu sebelumnya perlu dikaji secara matang terlebih dahulu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (24/11).

Menurut Febri, saran tersebut merupakan bagian dari pencegahan yang biasa dilakukan KPK. Pengadaan kartu nikah, menurut Febri merupakan pengadaan yang berskala besar.

"Kalau dikali dengan jumlah warga negara yang akan menggunakan kartu tersebut kan jumlahnya akan sangat besar," kata Febri.

Febri mengatakan, lebih baik Menag Lukman melihat sejauh mana urgensi dan manfaat bagi masyarakat dalam penerbitan kartu nikah.

"Apalagi jika menggunakan keuangan negara dan selain itu, KPK juga sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam menangani kasus-kasus korupsi di Kementerian Agama," kata Febri.

Febri juga berharap saran yang diberikan tak membuat Menag Lukman reaktif. Menurut Febri, pihak lembaga antirasuah memberikan saran lantaran tak ingin kejadian KTP elektronik terulang.

"Tentu kami tidak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi di era sekarang, karena KPK juga sudah cukup banyak berkoordinasi tim pencegahannya dengan Kementerian Agama," kata Febri.

Usai memberikan kehormatan, Idham beserta tamu undangan dipertontonkan aksi terjun payung yang dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Audie Latuheru. Terjun payung itu terdiri dari enam orang, salah satunya adalah Polisi Wanita (Polwan) Brigadir Yenny.

Dalam acara ini, Idham mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kepada dirinya menjadi warga kehormatan Korps Brimob Polri.

"Izinkan saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi setingginya atas kepercayaan dan dedikasi serta anugerah yang rekan-rekan berikan kepada saya. Tentunya ini akan saya jadikan motivasi saya untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi selagi pimpinan memberi kepercayaan saya jadi Kapolda Metro," kata Idham dalam sambutannya, di lokasi, Sabtu (24/11).

Idham mengatakan, berikanlah pelayanan kepada masyarakat dengan sekuat tenaga. Kepada seluruh anggota, Idham menaruh kepercayaan untuk membuat Polri lebih dipercaya oleh masyarakat.

"Saya berharap para perwira bisa mengajak anggota untuk berkomitmen, membuat dan menjadikan Brimob Polda Metro Jaya sebagai pasukan kebanggaan Polda Metro Jaya dan institusi Polri. Itulah amanat saya. Semoga ini jadi motivasi," kata Idham.

Di acara itu juga digelar simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh jajaran Brimob Polda Metro, dalam menghadapi serangan teroris. Simulasi dilakukan terhadap sebuah angkutan umum Kopaja P16 jurusan Tanah Abang-Cileduk yang meledak di Mapolda Metro Jaya.

Sebelum ledakan terjadi, sempat terjadi baku tembak antara terduga teroris dan pasukan Brimob. Acara simulasi itu pun sekaligus menjadi salah satu rangkaian kegiatan apel penyambutan. 

Sebab, menurutnya, di masa Orde Baru semua harga sandang pangan papan terjangkau oleh masyarakat. Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy pun mengaku memiliki pengalaman buruk pada era Orde Baru. Salah satu yang masih diingatnya dengan baik adalah saat rumah orangtuanya kerap diserang pada masa kampanye pemilu.

"Masih sangat segar dalam ingatan, rumah kami sering diserang setiap masa kampanye. Yang menyerang tentu saja adalah kekuatan-kekuatan Orde Baru dengan partai politiknya saat itu," cerita Romahurmuziy dikutip dari Antara, Sabtu (24/11).

Menurut Rommy, sebagai keluarga PPP saat Orba, ibunya, Umroh Mahfudoh, pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Yogyakarta, sudah biasa rumahnya diserang ataupun diteror saat musim kampanye. Pada tahun 1987, Rommy sering dikawal oleh Gerakan Pemuda Kabah (GPK) saat akan berangkat sekolah karena adanya ancaman penculikan.

Bahkan, salah satu petugas 'full timer' di Kantor DPW PPP Yogyakarta, yaitu Agung Syahida, dibunuh pada tahun 1982. Kenangan masa lalu ini, menurut Rommy, bisa saja terulang jika kepemimpinan ala Orba kembali dimunculkan pada zaman reformasi seperti saat ini. Oleh karena itu, menurut dia wacana ini sangat berbahaya.

Rommy mengatakan bahwa pada zaman Orba seluruh lawan politik penguasa dikerdilkan, termasuk PPP. Orba menggunakan kedok demokrasi Pancasila untuk membenarkan tindakan mereka.

"Pemerintahan saat itu menggunakan kedok demokrasi Pancasila. Jadi, atas nama demokrasi Pancasila, yang mereka lakukan pertama adalah memberangus seluruh kekuatan lawan politik yang ada. Bahkan, sampai penghilangan nyawa," kata Rommy. 

Kita perlu orang yang dapat mencari solusi. Bukan cuma punya ide tetapi bagaimana mewujudkan ide-ide yang ada menjadi sesuatu yang dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perubahan," kata Hetifah saat menghadiri acara hari jadinya Persatuan Istri Insinyur Indonesia (PIII) dengan tema '90 Tahun Perjuangan Indonesia di Era Teknologi', Jakarta, Kamis (23/11) malam.

Dia menyampaikan kaum perempuan memang mempunyai keterbatasan. Namun, hal itu bukan berarti untuk menghalangi dalam melahirkan karya.

"Perempuan-perempuan bisa berkarya di dunia keinsinyuran," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Istri Insinyur Indonesia Nia Wardani Said Didu meminta agar kaum perempuan tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi dalam era milineal sekarang ini.

"Dari mulai untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarga maupun masyarakat luas. Contohnya saja adanya ponsel yang bisa digunakan untuk berwiraswasta, bersosialisi, sharing informasi kesehatan, pendidikan dan keluarga dan sebagainya yang lebih bermanfaatkan lebih jika hanya digunakan sebagai alat telekomunikasi," ujar Nia.

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi saat ini, dia menganggap teknologi sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Jadi manusia yang harus mengendalikan teknologi dan jangan manusia yang dikuasai teknologi. Jadi dampak negatif perkembangan teknologi bisa diminimalisir," ucapnya.

Nia mengatakan jumlah insinyur yang dibutuhkan Indonesia sangatlah kurang. Apalagi kurangnya minat anak muda sekarang ini untuk menjadi insinyur.

"Insinyur sebagai profesi yang penting dalam proses pembangunan. Profesi insinyur harus diapresiasi dengan baik karena jumlah insinyur yang dibutuhkan Indonesia masih kurang sementara minat anak muda menjadi Insinyur kian berkurang," katanya.

Dia menyatakan, kasus ini seakan-akan mau melegitimasi gerakan Pemuda Muhammadiyah selama ini yang konsen terhadap melawan korupsi. Padahal pihaknya tak melakukan penyelewengan apa-apa.

"Ini bukan perkara apa-apa, tapi soal harga diri yang selama ini kami perjuangkan untuk kor gerakan PP Muhammadiyah untuk melawan korupsi. Lalu, hari ini seolah-olah gerakan itu dilegitimasi dengan tuduhan bahwa Pemuda Muhammadiyah hari ini korupsi, menurut kami ini adalah harga diri. Maka kami kembalikan saya kembalikan duit, saya transfer ke Kemenpora suratnya hari ini (menunjukkan surat)," kata Fanani usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (23/11).

Dia menegaskan, soal pengembalian uang Rp 2 miliar tersebut bukan karena hal yang lain, tapi karena soal harga diri.

"Karena dari awal kami sudah sampaikan kami tidak pernah menginisiasi acara tersebut. Keluarga Muhammadiyah insya Allah saat ini cukup mandiri kok. Fasilitas, pendidikan, usaha, RS itu mandiri," tegasnya.

Selain karena harga diri, pengembalian uang Rp 2 miliar tersebut juga karena MoU antara pihaknya dengan Kemenpora yang menurutnya dinilai sama sekali berbeda.

"Surat yang kami sampaikan ke Kemenpora, hubungan dengan evaluasi Kemenpora, kegiatan terkhusus kegiatan kemah dan apel pemuda itu dengan tema pemuda hebat jaga bumi yang dilaksanakan tanggal 16-17 Desember di Prambanan, Sleman, Yogyakarta," ujarnya.

"Beberapa poin hasil evaluasi kami yaitu yang pertama setelah membaca kembali surat perjanjian kerjasama dengan nomor 494/ Bpk/ii-3/11/2017 tertanggal 27 November 2017 bahwa nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan berbeda dengan apa yang realisasinya. Kedua tanggal kegiatan dengan SP2D tidak bersesuaian di Mou dilaksanakan 10 Desember, ternyata SP2D atau pencairan tanggal 11 Desember," sambungnya.

Dia melanjutkan, ternyata kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak awal yang disepakati. Karena banyaknya perubahan dalam jenis kegiatan tersebut.

"Nah poin ketiga, kegiatan sesuai kontrak setelah kami menyadari dan pelajari ternyata berbeda, nomerklatirnya berbeda, kami ajukan pengajian akbar ternyata realisasinya apel. Perubahan itu atas dorongan Kemenpora lalu tanggalnya berbeda pelaksanaannya," jelasnya.

"Nah kemudian atas permintaan Kemenpora karena waktu itu Menpora berkeinginan agar acara itu dihadiri oleh presiden. Karena presiden enggak bisa, maka disesuaikan. Tempatnya berbeda, sesuai 5 kota yang kami ajukan kemudian tempatnya di Prambanan, berbeda. Secara substansi berbeda," tambahnya.

Dia menyatakan, pengembalian uang Rp 2 miliar terhadap Kemenpora ini selain soal harga diri, juga karena sesuai dengan beberapa aturan yang ada. Kontrak antara keduanya tak sesuai dengan perjanjian awal.

"Kalau dasar kegiatan itu dari kontrak, ini sama sekali berbeda atas prinsip kehatian-kehatian kami kami ikuti pasal 9 dalam perjanjian tentang kewajiban dan sanksi kemudian apabila dia enggak memenuhi kewajiban yang dimaksud maka perjanjian ini batal demi hukum wajib harus mengembalikan seluruh dana bantuan. Ini sebagai komitmen kami ya kami kembalikan," ucapnya.

Rp 2 Miliar Berasal Dari Internal PP Pemuda Muhammadiyah

Dia mengungkap uang Rp 2 miliar itu berasal dari internal PP Pemuda Muhammadiyah, bukan dari uang pemerintah. Pengembalian uang tersebut juga bukan karena adanya kasus tersebut.

"Dua hal ya, enggak ada urusan kami tentang kasus ini. Kasus ini menyadarkan kami bahwa ada yang salah dalam hal ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ahmad Fanani, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (23/11). Dia diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017. Dalam kasus ini, polisi memanggil Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ahmad Fanani.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Islamic Center, Lampung Timur, Lampung, Jumat (23/11).

"Saya diskusi dengan Mendes, tahun depan kita coba beberapa kepala desa, pendamping desa, PAUD, posyandu kirim keluar negeri untuk diberikan training 3 bulan biar melihat dan membandingkan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan studi banding bisa memacu semangat perangkat desa untuk mengubah wajah daerah masing-masing. Selain itu, studi banding bisa menjadi awal kemajuan dan kompetisi Indonesia dengan negara lain.

"Kita juga bisa kok tapi harus melihat langsung. Kalau ada pesaing baru gemeregah, baru semangat. Kalau enggak melihat yang lain dipikir kita sudah di depan," ujarnya.

Sejak 2015 pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun. Kemudian pada 2016 naik menjadi Rp 46 triliun. Di 2017 dana desa kembali menanjak menjadi Rp 60 triliun.

Khusus tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Sementara tahun depan direncanakan meningkat menjadi 70 triliun.

Jokowi berharap, dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah. Jokowi lalu mencontohkan beberapa desa wisata di Tanah Air yang bisa mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Seperti desa wisata Ponggok di Jateng yang telah memiliki omzet Rp 14 miliar per tahun. Kemudian desa wisata Nglangeran di Gunungkidul yang memiliki omzet Rp 4 miliar per tahun.

"Desa itu mengembangkan wisata. Sehingga masyarakat bisa kerja di sana, itu yang perlu kita pacu agar pemberdayaan ekonomi betul-betul ditingkatkan," kata Jokowi mengakhiri.

Iya, 41 kami tidak punya data. Yang empat puluh satu itu kami tidak dapat datanya," kata Amin ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (23/10).

Dia mengklaim bahwa pihaknya sudah meminta kepada pihak BIN maupun yang meneliti data tersebut namun tidak diberikan. Sebab itu, Amin sangat menyayangkan terkait hal tersebut.

"Bagaimana kita melakukan pembinaan kalau kita tidak tahu mana yang kita bina. Sementara kami punya fungsi pembinaan terhadap remaja masjid pengurus masjid," ungkap Amin.

Walaupun tidak memiliki data tersebut, pihaknya kata dia rutin menyampaikan dan mengundang pengurus masjid yang ada di mal-mal. Serta melakukan tukar pikiran dan pengetahuan terkait takmir masjid.

"Jadi itulah sayangnya dari 41 itu kami tidak tahu alamat masjid mana. Seandainya kami diberikan kami mau melakukan pembinaan. Istilahnya diskusi dialog gitu ya," jelas Amin.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah mengkantungi data terkait temuan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait temuan 41 masjid di lingkungan Kementerian dan BUMN terpapar paham radikalisme. Dia menjelaskan Kepala BIN Budi Gunawan memaparkan terkait data-data tersebut.

"Saya sudah bicara dengan kepala BIN, Pak Budi Gunawan tentang hal ini. Dan saya diberikan daftarnya, Ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat," Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (23/11).

Alexander menjabarkan jika gaji seorang kepala daerah yang dijumlahkan selama lima tahun menjabat tak mampu menutup biaya politik yang dikeluarkan saat kampanye. Alexander mencontohkan kasus penangkapan Bupati Pak Pak di Sumatera Utara.

"Untuk menjadi bupati di Sumatera Utara misalnya saja butuh hingga Rp 20 miliar. Nah kalau gaji Rp 5 juta per bulan dan ditambah tunjangan maka total yang diperoleh jauh dari Rp 20 milliar. Lalu mereka nekat korupsi," ujar Alexander saat mengisi seminar 'Korupsi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa' di UMY, Jumat (23/11).

Alexander menceritakan jika dirinya meyakini jika biaya politik yang tinggi tak membuat kepala daerah setulusnya akan mengabdi. Kepala daerah dengan biaya politik yang tinggi tentu menginginkan pula biaya politik yang telah dikeluarkannya bisa kembali.

Tingginya biaya politik membuat Alexander yakin jika operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih akan terjadi.

"Kalau mekanisme pemilihan kepala daerah masih seperti sekarang dengan biaya politik yang sangat mahal. Sementara di sisi lain penghasilan sangat tidak bisa menutupi biaya (politik). Ya saya yakin OTT pasti akan terjadi lagi dan enggak berhenti," urai Alexander.

Alexander menambahkan selama tahun 2018, KPK sudah melakukan 20 kali OTT terhadap kepala daerah. Sedangkan selama KPK berdiri disebut Alexander sudah lebih dari 100 kepala daerah yang berurusan dengan lembaganya.

"Sejak KPK berdiri kan sudah 100 lebihlah kepala daerah yang di OTT. Tahun ini saja sudah 20 kepala daerah yang di OTT," tutup Alexander.

Saya sudah berkali-kali menjelaskan soal hal ini, buku nikah akan terus tetap ada karena itu adalah dokumen resmi karena terkait dengan status pernikahan harus dicatat oleh negara," kata Lukman usai menghadiri kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi di Depok, Jumat (23/11).

Dengan adanya kartu nikah, pihaknya akan mudah melakukan identifikasi. Karena kartu nikah ini berbasis online.

"Ada barcode khusus untuk memudahkan identifikasi status nikah pasangan. Jadi kami di sini berusaha untuk membangun sistem informasi manajemen aplikasi nikah berbasis online," katanya.

Pengadaan buku nikah juga merupakan bagian dari upaya dalam membenahi sistem pendataan melihat pada kenyataannya banyak terjadi pemalsuan pada buku nikah. Sehingga setiap buku nikah yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri bisa dikontrol dengan mudah.

"Maka diperlukan sistem informasi manajemen yang teraplikasi sekaligus terintegrasi dengan data Data Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di bawah Dukcapil Kementerian Dalam Negeri jadi ini upaya mengintegrasikan data," ungkapnya.

Dia menepis anggapan bahwa program kartu nikah tidak ada kaitannya dengan masalah anggaran maupun isu-isu lainnya. Dia menegaskan bahwa hal ini tidak ada urusannya dengan menghabiskan anggaran akhir tahun (APBN) atau dianggap sebagai proyek mengada-ada.

"Apalagi dikaitkan dengan Pilpres tidak ada urusannya dengan itu. Ini murni implikasi logis dalam membangun sistem aplikasi dan bukan untuk menggantikan kartu nikah," paparnya.

Menurutnya, DPR RI juga telah menyetujui program tersebut. Sehingga tinggal menunggu pemberlakuannya.

"Yang 2018 sudah disetujui DPR oleh Komisi VIII, datanya semua ada. Untuk 2019 ini, tentu kan belum belum dibahas, ini kan baru belum disahkan anggaran 2019. Intinya yang baru menikah akan menerima kartu nikah ini," katanya.